Defenisi Apotek

Berikut adalah beberapa definisi  apotek :

  • Menurut PP No. 26 tahun 1965 tentang apotek Pasal 1. Yang dimaksud dengan apotik dalam Peraturan Pemerintah ini ialah suatu tempat tertentu, dimana dilakukan usaha-usaha dalam bidang farmasi dan pekerjaan kefarmasian.
  • Menurut UU No. 41 tahun 90 pasal 1 ayat 2, apotek adalah tempat dilakukannya pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan dan penyerahan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya.
  • Menurut PERMENKES RI No. 922/MENKES/PER/X/1993, apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran     perbekalan farmasi kepada masyarakat.
  • Menurut KEPMENKES RI  No. 1332/MENKES/SK/X/2002, apotek adalah  suatu tempat tertentu, tempat dilakukan  pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan Farmasi, perbekalan Kesehatan lainnya kepada masyarakat.
  • Menurut Kepmenkes RI No.1027/MENKES/SK/IX/2004, apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan  pekerjaan kefarmasian dan penyaluran Sediaan Farmasi, perbekalan Kesehatan  lainnya kpd masyarakat.
  • Menurut Peraturan Pemerintah no. 51 tahun 2009 pasal 1 ayat 13 Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker.
  • Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja  Tenaga Kefarmasian pasal 1 ayat 3 apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

Peraturan Perundangan-undangan di apotek.

Peraturan perundang-undangan perapotekan di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Dimulai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No.26 tahun  1965 tentang pengelolaan dan perizinan Apotek, kemudian disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1980, beserta petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.26. tahun 1981 dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.178 tentang ketentuan dan tata cara pengelolaan apotek. Peraturan yang terakhir berlaku sampai sekarang adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja  Tenaga Kefarmasian yang memberikan beberapa keleluasaan kepada apotek untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan yang optimal.
Ketentuan-ketentuan umum yang berlaku tentang perapotekan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 adalah sebagai berikut:

  • Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.
  • Tenaga  Teknis  Kefarmasian  adalah  tenaga  yang  membantu  Apoteker dalam menjalankan  pekerjaan  kefarmasian,  yang  terdiri  atas  Sarjana Farmasi,  Ahli  Madya  Farmasi,  Analis  Farmasi  dan  Tenaga  Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;
  • Sertifikat  kompetensi  profesi  adalah  surat  tanda  pengakuan  terhadap kompetensi  seorang  Apoteker  untuk  dapat  menjalankan pekerjaan/praktik  profesinya  di  seluruh  Indonesia setelah  lulus  uji kompetensi.
  • Registrasi  adalah  pencatatan  resmi  terhadap  tenaga  kefarmasian  yang telah  memiliki  sertifikat  kompetensi  dan  telah  mempunyai  kualifikasi tertentu  serta  diakui  secara  hukum  untuk  menjalankan pekerjaan/praktik profesinya.
  • Registrasi ulang  adalah  pencatatan ulang  terhadap  tenaga  kefarmasian yang telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  • Surat  Tanda  Registrasi  Apoteker,  yang  selanjutnya  disingkat  STRA adalah bukti  tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker yang telah diregistrasi.
  • Surat  Tanda  Registrasi  Apoteker  Khusus,  yang  selanjutnya  disingkat STRA Khusus adalah bukti  tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker warga negara asing  lulusan  luar negeri yang akan melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia.
  • Surat  Tanda  Registrasi  Tenaga  Teknis  Kefarmasian,  yang  selanjutnya disingkat  STRTTK  adalah  bukti  tertulis  yang  diberikan  oleh  Menteri kepada Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah diregistrasi.
  • Surat  Izin  Praktik  Apoteker,  yang  selanjutnya  disingkat  SIPA  adalah surat  izin  yang  diberikan  kepada  Apoteker  untuk  dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian.
  • Surat  Izin Kerja  Apoteker,  yang  selanjutnya  disebut  SIKA  adalah  surat izin praktik yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan  kefarmasian  pada  fasilitas  produksi  atau  fasilitas  distribusi atau penyaluran.
  • Surat  Izin  Kerja  Tenaga  Teknis  Kefarmasian,  yang  selanjutnya  disebut SIKTTK adalah surat  izin praktik yang diberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian  untuk  dapat melaksanakan  pekerjaan  kefarmasian  pada fasilitas kefarmasian.

Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek, Apoteker Pengelola Apotek dibantu oleh Asisten Apoteker yang telah memiliki Surat Izin Kerja. Keputusan Menteri Kesehatan No. 679/MENKES/SK/V/2003, tentang peraturan registrasi dan izin kerja Asisten Apoteker :

  • Asisten Apoteker adalah tenaga kesehatan yang berijazah Sekolah Asisten Apoteker atau Sekolah Menengah Farmasi, Akademi     Farmasi, dan Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan, Akademi Analisis Farmasi dan Makanan, Jurusan Analisis Farmasi serta Makanan Politeknik Kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  • Surat Izin Asisten Apoteker adalah bukti tertulis atas kewenangan yang diberikan kepada pemegang Ijazah Sekolah Asisten Apoteker     atau Sekolah Menengah Farmasi, Akademi Farmasi dan Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan, Akademi Analisis Farmasi dan Makanan, Jurusan Analisis Farmasi serta Makanan Politeknik Kesehatan untuk menjalankan Pekerjaan Kefarmasian sebagai Asisten Apoteker.
  • Surat Izin Asisten Apoteker adalah bukti tertulis yang diberikan kepadapemegang Surat Izin Asisten Apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian disarana kefarmasian.
  • Sarana Kefarmasian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian antara lain Industri Farmasi termasuk obat Tradisional dan kosmetika, Instalasi Farmasi, Apotek, dan toko obat. (Anonim, Izin Kerja Asisten Apoteker, 2003)

Pelayanan Resep
Dalam perundang – undangan pelayanan resep di atur dalam:

  • Permenkes Nomor 278/279/280/MenKes/SK/V/1981 yang berbunyi Apotik wajib melayani resep dokter, dokter gigi dan dokter hewan, Salinan resep harus ditanda-tangani atau diparaf oleh Apoteker, Resep harus dirahasiakan dan disimpan di Apotik dalam jangka waktu 3 tahun.
  • Permenkes Nomor 922/MenKes/Per/X/1993 yang berbunyi Apotik wajib melayani resep dokter, dokter gigi dan dokter hewan, APA/Apoteker pendamping atau Apoteker pengganti diizinkan menjual Obat Keras yang dinyatakan sebagai sebagai Daftar Obat Wajib Apotik tanpa resep, Salinan resep harus ditanda-tangani atau diparaf oleh Apoteker
  • Permenkes Nomor 1027/MenKes/SK/IX/2004 yang berbunyi Skrining resep, Penyiapan obat (Peracikan, Etiket, Kemasan obat, Penyerahan obat, Informasi obat, Konseling, MonitoringPenggunaan).

Penyimpanan Resep

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 704/Ph/63/b Tgl. 14/2/63 mengatakan bahwa penyimpanan resep disimpan selama 3 tahun berdasarkan nomor urut dan tanggal pembuatan. Pemusnahan resep hanya boleh dengan jalan pembakaran Pemusnahan dengan membuat BAP.

Pengelolaan Khusus

Pengelolahan khusus di apotek meliputi pengelolahan Narkotika, Psikotropika dan Jarum Suntik
a.    Narkotika

  • Resep, Salinan Resep Narkotika (SE Dirjen POM 336/E/SE/1977)
  • Tempat Penyimpanan Narkotika (Permenkes 28/Menkes/Per/I/1978)
  • Pemusnahan Narkotika (Permenkes 28/Menkes/Per/I/1978)

b.    Psikotropika

  • Pelaporan (UU 5/1997. Permenkes688/Menkes/Per/VII/1997.
  • Permenkes 912/Menkes/Per/VIII/1997)

c.    Jarum Suntik

  • (Permenkes 229/Menkes/Per/VII/1978)

Pembinaan dan Pengawasan
Pembinaan dan pengawasan apotek di atur dalam keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002. Yang berbunyi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan apotik dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan Badan POM. Pembinaan terhadap apotik dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Pusat sampai dengan Daerah, atas petunjuk teknis Menteri.

Sanksi

Sanksi yang diberikan kepada apotek bila melanggar undang – undang yaitu :

  1. Sanksi administratif

Sanksi administraif diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/Menkes/SK/X/2002.
a.    Kadinkes Kabupaten/kota dapat mencabut ijin bila ;

1)    Apoteker sudah tidak lagi memenuhi ketentuan yang dimaksud pada Pasal 5 dan/atau;
2)    Apoteker tidak memenuhi kewajiban dimaksud dalam pasal 12 dan Pasal 15 ayat (2) dan/atau;
3)    APA terkena ketentuan dimaksud dalam Pasal 19 ayat 5) dan/atau;
4)    Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perUU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan/atau;
5)    SIK APA dicabut dan/atau;
6)    PSA terbukti terlibat dalam pelanggaran perUU bidang obat dan/atau;
7)    Apotik tidak lagi memenuhi persyaratan dimaksud dalam Pasal 6

b.    Kadinkes kabupaten/kota sebelum melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (1) berkoordinasi dengan kepala Balai POM setempat.
Pasal 11 ayat (1);
Dengan tidak mengurangi  ketentuan-ketentuan di dalam KUHP dan perUU lain, maka terhadap kesehatan dapat dilakukan tindakan – tindakan administrati di dalam hal sebagai berikut;

1)    Melalaikan kewajiban
2)    Melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan;
3)    Mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan;
4)    Melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan UU ini.

2.    Sanksi Pidana

a.    UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
b.    UU No. 36/2009 tentang Kesehatan.
c.    UU No. 5/1997 tentang Psikotropika.
d.    UU No. 35/2009 tentang Narkotika.
e.    UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.
f.    PP No. 72/1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA
1.    Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja  Tenaga Kefarmasian
2.    Kepmenkes RI nomor : 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin apotik
3.    Kepmenkes RI nomor 922/MENKES/PER/X/1993  tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin apotik
4.    Keputusan Menteri Kesehatan No. 679/MENKES/SK/V/2003 tentang peraturan registrasi dan izin kerja Asisten Apoteker
5.    Permenkes Nomor 278/279/280/MenKes/SK/V/1981
6.    Permenkas Nomor 922/MenKes/Per/X/1993
7.    Permenkes Nomor 1027/MenKes/SK/IX/2004
8.    Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 704/Ph/63/b Tgl. 14/2/63
9.    UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
10.    UU No. 36/2009 tentang Kesehatan
11.    UU No. 5/1997 tentang Psikotropika
12.    UU No. 35/2009 tentang Narkotika
13.    UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen
14.    PP No. 72/1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
15.    UU No. 41 tahun 90
16.    PP no. 51 tahun 2009
17.    PP No. 26 tahun 1965
18.    SE Dirjen POM 336/E/SE/1977
19.    Permenkes28/Menkes/Per/I/1978
20.    Permenkes 28/Menkes/Per/I/1978
21.    UU Kesehatan Nmor 35 Tahun 2009

About these ads